Infoindo.com
Nasional » Hukum dan HAM

Kejagung Didesak Tahan Tersangka Bupati Kolaka
Rabu, 05 September 2012 | 22:41:59 WITA | 1367 HITS

JAKARTA, INFOINDO -- Komisi III DPR melalui anggotanya Bambang Susatyo meminta Kejaksaaan Agung segera menuntaskan dugaan keras korupsi Bupati Kolaka Buhari Matta, atas pengelolaan tambang didaerahnya. Mengingat yang bersangkutan telah ditetapkan tersangka Kejagung, namun hingga kini belum juga diproses hukum. 
 
Menurutnya, jika penanganan kasus Kepala Daerah harus melalui ijin presiden, maka presiden harus segera mengeluarkan ijinnya. Sebab jangan sampai ijin presiden ini menjadi penghalang penanganan kasus korupsi kepala daerah tidak diproses aparat hukum. 
 
Aturan pemeriksaaan tersangka kepala daerah yang harus menunggu ijin kepala daerah dinilai berlawanan, dengan komitmen pemberantasan korupsi yang saat ini terus digulirkan semua pihak. 
 
Oleh karena itu, tegasnya Presiden SBY harus segera menurunkan ijin pemeriksanaan kepala daerah yang tersangkut korupsi. Ijin ini kata politisi Golkar ini, mendesak untuk segera diterbitkan, apalagi kepala daerah tersebut (Buhari Matta) telah ditetapkan sebagai tersangka. 
 
"Saya sepakat agar ijin pemeriksaan segera dikeluarkan presiden," tegasnya kepada wartawan di Jakarta, kemarin. 
 
Mendagri Gamawan Fausi kepada wartawan yang ditemui terpisah sebelumnya, juga telah menyampaikan, jika kepala daerah yang telah ditetapkan menjadi tersangka, dan ijin pemeriksaannya belum terbit. Maka ia bisa diperiksa tanpa perlu menunggu ijin presiden, jika sudah sampai 60 hari setelah yang bersangkutan ditetapkan tersangka, hal itu sesuai dengan perundang-udangan.  
 
Status tersangka Buhari Matta sendiri sudah dikeluarkan sejak Juli 2011 lalu, bersama rekanannya yakni Atto Sakmiwata Sampetoding. Namun hingga kini Kejagung belum menahannya. Meski Kejagung sudah memeriksa sejumlah saksi terkait diantaranya Ketua DPRD Kolaka dan beberapa Kepala SKPD Kabupaten Kolaka beberapa waktu lalu. 
 
Beberapa hari lalu, gelombang aksi demonstrasi di Kejaksaaan Agung menunut Kejaksaan segera menahan tersangka Buhari Matta atas kasus dugaan korupsi pertambangan. Elemen itu menamakan diri Kamared atau Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi.  
 
Seratusan massa yang terdiri mahasiswa dan LSM pegiat antikorupsi mendesak aparat hukum, untuk segera melaksanakan penuntasan kasus korupsi Buhari Matta yang sudah ditetapkan tersangka.              
 
Indonesian Bureaucracy dan Service Watch (IBS) juga telah menyampaikan laporan hasil investigasinya ke Sekneg. Dengan tujuan agar ijin pemeriksaan Bupati yang kini tengah maju di Pilgub Sultra segera dikeluarkan. 
 
Buhari sendiri telah ditetapkan tersangka dalam kasus penjualan aset Pemda berupa Nikel Kader Rendah sebanyak 222 ribu wet metrik ton. Nikel tersebut diberikan kepada salah satu perusahaan swasta tambang nikel sebagai bagian dari konsesi hasil tambang.       
 
Selain itu, Kejaksaan juga menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka karena mengeluarkan Kuasa Pertambangan (KP) di Taman Wisata di areal kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Laut Pulau Lemo, tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan (Menhut). 
 
Buhari dijadikan tersangka karena diduga keras menerima duit Rp 5 miliar dari rekanan. Buhari mengeluarkan KP Nomor 46 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2008 untuk PT Inti Jaya. (tim)
 
       
 
 
       


 
Wisata
Travelling | Senin, 24 Februari 2014
Bus Wisata Pemprof DKI Resmi Beroprasi
Bus Wisata Pemprof DKI Resmi Beroprasi JAKARTA - Setelah diuji coba sepekan, bus wisata bertingkat mulai beroperasi, Senin (24/2/2014), di ...
Sportif
All Sport | Jumat, 23 Mei 2014
Garuda Jaya Bungkam Yaman dengan Tiga Gol Cantik
Garuda Jaya Bungkam Yaman dengan Tiga Gol Cantik SLEMAN - Tim nasional Indonesia U-19 tampil gemilang saat menang 3-0 atas Yaman U-19 pada laga ...