Infoindo.com
Nasional » Politik

*Dialog Pilar MPR RI
Hajrianto: Pilkada Serentak Solusi Terbaik
Rabu, 13 Maret 2013 | 11:40:38 WITA | 317 HITS


JAKARTA,FMC - Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Thohari menolak usulan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) gubernur, bupati, dan walikota dikembalikan ke DPRD, karena pemilihan langsung  sudah menjadi kesepakatan dalam menjalankan proses demokrasi.


Menurutnya, proses demokrasi dalam sistem pemilihan kepemimpinan nasional sudah diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 4, bahwa kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Oleh sebab itu, dia mengatakan tidak ada pilihan lain kecuali terus melangkah maju dengan terus berusaha meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya.


"Pilkada langsung lebih baik daripada pemilihan melalui DPRD. Hal ini implementasi dari demokrasi. Kita harus melangkah ke depan bukan ke belakang. Jadi saya rasa solusi yang baik adalah dilakukannya pilkada serentak. Dengan ini bisa menghemat anggaran dibandingkan dikembalikan ke DPR," ujar Hajriyanto dalam diskusi Pilar Negara dengan tema \'Implementasi Pilkada\' di Gedung Perpustakaan MPR, Nusantara IV, Jakarta, Senin, 11 Maret.


Menurut Hajriyanto, pilkada secara langsung sudah lebih baik dari pada pilkada melalui anggota DPRD, karena melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Jika pelaksanaannya masih ada kelemahan, menurut Hajriyanto, agar diperbaiki kelemahan tersebut bukan mewacanakan untuk mengembalikannya ke DPRD.


Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, kelemahan-kelemahan pilkada antara lain adanya praktik politik uang, kepala daerah dan wakil kepada daerah tidak kompak, rivalitas antarcalon yang berdampak terjadi bentrok antarpendukung serta biaya sangat tinggi.


Menurut dia, kelemahan-kelemahan tersebut bisa diperbaiki dengan memperbaiki aturan perundangan serta pelaksanaan yang dilakukan secara baik.


"Kalau praktik politik uang, pada saat dipilih oleh anggota DPRD juga sudah ada. Persoalannya, bagaimana membuat sanksi hukum sehingga calon tidak berani melakukan praktik politik uang," katanya.


Perihal biaya tinggi, menurut Hajriyanto, perlu diurai lebih rinci apa saja yang membuat biaya tinggi, misalnya biaya iklan di media massa, biaya pembuatan atribut, serta biaya mahar di partai politik.


Menurut dia, terhadap biaya tinggi tersebut bisa dilakukan efisiensi, misalnya membatasi iklan di televisi, serta menghapus adanya biaya mahar di partai politik.


"Sedangkan untuk biaya atribut dapat meningkatkan ekonomi rakyat, sehingga masih ada dampak positifnya," katanya.

Sementara itu, Pakar Demografi Universitas Indonesia Sony Hary Harmadi, mengusulkan, untuk meminimalkan biaya pilkada, dia mengusulkan dilakukannya pilkada secara serentak bertahap.


Ia mencontohkan, kepala daerah yang masa jabatannya akan selesai pada periode waktu tertentu, misalnya sekitar tiga bulan, dilakukan pilkada serentak. "Ini bisa mengurangi biaya penyelenggaraan pemilu," katanya.(idr)



 
Wisata
Travelling | Senin, 24 Februari 2014
Bus Wisata Pemprof DKI Resmi Beroprasi
Bus Wisata Pemprof DKI Resmi Beroprasi JAKARTA - Setelah diuji coba sepekan, bus wisata bertingkat mulai beroperasi, Senin (24/2/2014), di ...
Sportif
All Sport | Jumat, 23 Mei 2014
Garuda Jaya Bungkam Yaman dengan Tiga Gol Cantik
Garuda Jaya Bungkam Yaman dengan Tiga Gol Cantik SLEMAN - Tim nasional Indonesia U-19 tampil gemilang saat menang 3-0 atas Yaman U-19 pada laga ...